Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Dekonsentrasi

Loading...
Advertisement


loading...

Loading...



loading...
Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Dekonsentrasi| Mari kita langsung ke pembahasan, apa itu sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Pengertian Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pengertian Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah pemerintahannya sendiri, tetapi sebagain dari keamanan, hukum, dan kebijakan fiskal adalah masih dipegang oleh pusat, namun terdapat pendelegasian kepala daerah. Sedangkan Pengertian Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintahan pusat ke pejabat daerah. Maksud pelimpahan wewenang adalah hanya wewenang administrasi, sedangkan wewenang politik masih berada pada pemerintah pusat. Berikut penjelasan seputar Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi... 

A. Sentralisasi 

Sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang segala kekuasaan dipusatkat di pemerintah pusat. Maksud dari pemerintah pusat adalah presiden dan dewan kabinet. Sedangkan maksud dari kewenangan adalah kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Arti kewenangan politik adalah kewenangan membuat dan memutuskan kebijakan. Sedangkan arti dari kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. 

Kelemahan Sistem Sentralisasi 
Sentralisasi memiliki kelemahan dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan di daerah yang berada di pusat yang membutuhkan waktu lama untuk melakukannya dan akan memberikan beban kerja karena pekerjaan rumah tangga semakin bertambah dan menumpuk. 

Contoh Sistem Sentralisasi 
  • TNI (Lembaga Keamanan Negara), yang melakukan perlindungan kepada indonesia dengan tiga titik yaitu darat, laut, dan udara. 
  • BI (Bank Indonesia), sebagai pusat pengaturan dari seluruh kebijakan moneter dan fiskal. 
Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi 

1. Aspek Ekonomi 
  • Dampak positif sistem sentralisasi pada aspek ekonomi adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pusat saja yang mengatur sistem perekonomian. 
  • Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek ekonomi adalah daerah hanya dijadikan sapi perahan dan tidak dberikan kewenangan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga pemusatan keuangan terjadi di pemerintah pusat. 
2. Aspek Sosial Budaya 
  • Dampak positif sistem sentralisasi pada aspek sosial budaya adalah terjadi perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan. Sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 
  • Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek sosial budaya adalah pemerintah pusat mendominasi seluruh aktivitas negara, sehingga pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan peemrintah lokal dengan keunikan sosial budaya sendiri. Dalam jangka panjang mengakibatkan ketergantungan ke pemerintah pusat dan pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal dalam membangun lokalitasnya.
3. Aspek Keamanan
  • Dampak positif sistem sentralisasi pada aspek keamanan adalah keamanan lebih terjamin, dan jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. 
  • Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek keamanan adalah menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi militer memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan organisasi lain. 
4. Aspek Politik
  • Dampak positif sistem sintralisasi pada bidang politik adalah pemerintah daerah tidak kepusingan dalam perbedaan pengambilan keputusan, karena segala keputusan dan kebijakan berada di pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan terlaksanan dengan maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. 
  • Dampak negatif sistem sentralisasi bidang politik adalah daerah terus bergantung kepada keputusan pemerintah pusat dan keputusan dan kebijakan memakan waktu lama sehingga realisasi keputusan pun terhambat. 

B. Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintah daerah otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah). Menurut UU No. 5 Tahun 1974, Penyerahan wewenang ke pemerintah daerah bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien, kemudian menghasilkan otonomi. Otonomi itu adalah kebebasan masyarakat dalam daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Segala kewenangan dan tanggung jawab diserahkan ke pemerintah daerah menjadi tanggung jawab daerah baik secara politik pelaksanaannya, rencana, pembiayaan, dan pelaksanaan. 

Tujuan Sistem Desentralisasi 
  • Mencegah pemusatan keuangan 
  • Sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat betanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan
  • Penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi di tingkat local
Contoh Sistem Desentralisasi 
  • Dinas pendidikan mengatur pola-pola pendidikan
  • Dinas perikanan mengatur potensi perikanan di suatu daerah. 
  • Pembuatan kebijakan oleh DPRD
  • Pemilihan kepala daerah
Dampak Positif dan Negatif Desentraliasi 

1. Aspek Ekonomi
  • Dampak positif sistem desentralisasi dari segi ekonomi adalah pemerintah daerah dapat dengan mudah mengelola SDA yang dimilikinya, sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat meningkat. 
  • Dampak negatif sistem desentralisasi dalam aspek ekonomi adalah dapat menimbulkan KKN jika terdapat pejabat daerah (tidak benar). 
2. Aspek Sosial Budaya 
  • Dampak positif sistem desentralisasi pada aspek sosial budaya adalah dapat memperkuat ikatan sosial budaya daerah dan mengembangkan kebudayaan dimiliki setiap daerah. 
  • Dampak negatif sistem desentraliasi pada aspek sosial budaya adalah setiap daerah berlombang-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya. Sehingga secara tidak langsung, dapat melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. 
3. Aspek Keamanan 
  • Dampak positif sistem desentralisasi dari segi keamanan adalah suatu upaya untuk mempertahankan NKRI dengan kebijakan kebijaksanaan dapat meredam setiap daerah untuk memisahkan diri dengan NKRI. 
  • Dampak negatif sistem desentralisasi dari segi keamanan adalah desentralisasi juga dapat berpotensi konflik antar daerah, jika terdapat daerah yang kurang puas dengan sistem yang menyangkut NKRI. 
4. Aspek Politik 
  • Dampak positif sistem desentralisasi dalam bidang politik adalah daerah lebih aktif dalam mengelolah daerahnya karena sebagian besar keputusan dan kebijakan berada dan diputuskan di daerah tersebut. 
  • Dampak negatif sistem desentralisasi bidang politik adalah terdapat euforia berlebihan jika kewenangan tersebu disalah gunakan untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau oknum. Hal ini sulit dikontrol pemerintah di tingkat pusat. 

C. Dekonsentrasi 

Dekosentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau ke instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan tersebut hanya sebatas wewenang administrasi, sedangkan wewenang politik tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dekonsentrasi adalah perpadungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Dasar hukum dekosentrasi diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintah tersebut.

Tujuan Sistem Dekosentrasi  
  • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 
  • Pengelolaan pembangunan dan peayanan terhadap kepentingan umum
  • Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara
  • Adanya kerharmonisan dalam keselarasan pelaksanaan pembagunan nasional 
  • Terpeliharanya keutuhan NKRI
Contoh Sistem Dekosentrasi 
  • Kantor pelayanan pajak
  • Penyelenggaraan dinas perhubungan
  • Penyelenggaraan dinas pekerjaan umum

Baca Juga: 

Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas, & Definisi Para Ahli
Pengertian Negara, Sifat, Fungsi & Unsur-Unsurnya
Pengertian Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya
Pengertian, Fungsi, Tujuan Wawasan Nusantara
Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia
Pengertian Tata Hukum Indonesia dan Jenis-Jenisnya
Pengertian, Ciri-Ciri, Unsur, dan Macam-Macam Hukum
Macam-Macam Sistem Politik Di Berbagai Negara
Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
Tahukah Anda Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakilnya ?...

Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Dekonsentrasi

Demikianlah informasi mengenai Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Dekonsentrasi. Semoga teman-teman dapat menerima dan bermanfaat bagi kita semua baik itu pengertian sentralisasi, pengertian desentralisasi, pengertian dekosentrasi, contoh sistem sentralisasi, kelemahan sistem sentralisasi, dampak positif dan negatif sistem sentralisasi, dampak positif dan negatif sistem desentralisasi, tujuan sistem desentralisasi, contoh-contoh sistem desentralisasi, tujuan sistem dekosentrasi, contoh-contoh sistem dekosentrasi. Sekian dan terima kasih. "Salam Berbagi Teman-Teman". Jangan Lupa SHARE yah :) . 

Referensi: 
  • Kansil, C.S.T . 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT Bumi Aksara : Jakarta.
  • Dimock, E. Marshall. Administrasi Negara. Erlangga : Jakarta.
  • Rodee, Clyner Carlton. Pengantar Ilmu Politik. 2000. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
  • Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES : Jakarta
  • Ndraha, Talizidu. 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara : Jakarta
  • Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta
  • MaCandrews, Colin dan Ichlasul Amal. 1993. Hubungan Pusat Daerah dalam pembangunan. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  • Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Derah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
  • Dewi Aniaty, Aviani Santi, dan Baryono. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan 3 SMP dan MTs Kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

.
Blog, Updated at: 01.40