Surat Kuasa: Pengertian, Ciri, Unsur dan Jenis-Jenisnya

Table of Contents

Surat kuasa adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti perjanjian atau transaksi atas nama pemberi kuasa. Dalam kaitannya dengan kegiatan jual beli, surat kuasa ini akan memberikan wewenang pada penerima kuasa untuk mewakili pihak pemberi kuasa (baik penjual atau pembeli) dalam transaksi jual beli tanah dan pengurusan dokumen dan hal lain terkaitnya.  

Pengertian surat kuasa secara umum dapat dirujuk dari Pasal 1792 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam perjanjian kuasa, terdapat dua pihak yang terdiri atas pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diberi perintah melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Pemberian kuasa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1792 KUHPerdata, adalah persetujuan seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa; guna melakukan suatu perbuatan/tindakan untuk dapat “atas nama” si pemberi kuasa. Dari pengertian yang tersebut, sifat pemberian kuasa tidak lain dari pada mewakili atau perwakilan. 

Unsur Pemberian Kuasa 

Ketentuan dari Pasal 1792 KUHPerdata bahwa unsur dari pemberian kuasa adalah, sebagai berikut: 
  • Pemberian kuasa tersebut merupakan suatu perjanjian; 
  • Adanya penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa; 
  • Adanya perwakilan, yaitu seseorang mewakili orang lain dalam mengurus suatu kepentingan.

Ciri-Ciri Surat Kuasa Yang Sah

Surat kuasa yang sah memiliki beberapa ciri, yaitu:
  1. Memuat identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa: Nama, alamat, dan nomor identitas seperti Kartu Tanda Penduduk  (KTP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus dicantumkan dengan jelas.
  2. Menjelaskan objek surat kuasa: Tindakan hukum apa yang diwakilkan kepada penerima kuasa harus dijelaskan secara detail.
  3. Menentukan jangka waktu surat kuasa: Berapa lama surat kuasa berlaku harus dicantumkan dengan jelas.
  4. Ditandatangani oleh pemberi kuasa: Tanda tangan pemberi kuasa harus asli dan dibubuhkan di atas materai yang cukup.
  5. Ditandatangani oleh saksi: Sebaiknya surat kuasa ditandatangani oleh dua orang saksi.

Jenis-jenis Surat Kuasa

Surat kuasa diatur dalam bab XVI (enam belas) KUHPerdata yang terdiri dari 4 (empat) bagian. Pertama, mengatur tentang sifat pemberian kuasa dalam Pasal 1792-1799 KUHPerdata. Kedua, tentang kewajiban-kewajiban si penerima kuasa diatur dalam Pasal 1800-1806 KUHPerdata. Ketiga, tentang kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807-1812 KUHPerdata. Keempat, tentang macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 1813-1819 KUHPerdata. 
Berdasarkan isi dari Pasal 1793 KUHPerdata yaitu Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Berdasarkan penjelasan diatas surat kuasa terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

Surat Kuasa Umum

Surat kuasa umum yaitu memberikan wewenang umum kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Pada Pasal 1796 KUHPerdata disebutkan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. 

Bentuk surat kuasa ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik. Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan kepemilikan. 

Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Memberikan wewenang khusus kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. 

Contoh surat kuasa khusus adalah surat kuasa untuk menjual tanah atau properti ataupun surat kuasa untuk mengurus urusan hukum. Adapun jenis dari surat kuasa khusus yang mengandung pengertian pemberian  kuasa  yang dilakukan hanya untuk satu  kepentingan  tertentu  atau lebih.

Dalam surat kuasa khusus didalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa ini, pemberian kuasa dilakukan  secara  khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak didepan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. 

Surat Kuasa Istimewa

Surat kuasa ini dibuat ketika sesorang yang wajib melakukan sesuatu tidak dapat melakukan hal tersebut karena sesuatu hal. Sehingga suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi dapat diwakilkan kepada kuasa. Lingkup tindakan berdasarkan surat kuasa ini yaitu, untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa atau untuk meletakkan hak tanggugan diatas benda tersebut. 

Surat Kuasa Perantara

Surat kuasa perantara yaitu memberikan kuasa kepada pihak kedua yang dalam kedudukannya berperan sebagai perantara atau makelar untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap pihak ketiga seperti  dalam  perwakilan perdagangan.  Surat kuasa ini di dasari dari Pasal 1792 KUHPerdata.

Surat kuasa menjual memiliki beberapa manfaat, antara lain:
  1. Memudahkan transaksi jual beli: Pemberi kuasa tidak perlu hadir secara langsung dalam proses jual beli, sehingga menghemat waktu dan tenaga.
  2. Meningkatkan efisiensi: Penerima kuasa dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam proses jual beli.
  3. Memperluas jangkauan pembeli: Penerima kuasa dapat mencari pembeli dari berbagai daerah, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik.
Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat kuasa menjual, antara lain:
  1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa: Pastikan identitas kedua belah pihak dicantumkan dengan lengkap dan jelas.
  2. Objek jual beli: Jelaskan secara rinci barang yang akan dijual, termasuk jenis, merk, model, dan ciri-cirinya.
  3. Kewenangan penerima kuasa: Jelaskan secara detail kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa, termasuk batas harga jual, syarat pembayaran, dan kondisi barang.
  4. Jangka waktu surat kuasa: Tentukan jangka waktu berlakunya surat kuasa.
  5. Tanda tangan: Surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  6. Saksi: Sebaiknya surat kuasa ditandatangani oleh dua orang saksi.
Surat kuasa berlaku sejak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan berlaku terus sampai dengan pemberi kuasa memberitahu penerima kuasa mengenai pencabutan kuasa yang mereka buat secara tertulis. Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, berikut hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pemberian kuasa:

Daftar Pustaka: 
  1. Ketut Oka Setiawan, “Lembaga Kuasa Dan Kuasa Mutlak”, Jurnal Judicial, Volume III No. 2, Maret 2008, hal 10 
  2. Eko Pandingan, “Jenis – Jenis Surat Kuasa Dalam Hukum Perdata”, 30 juni 2021, https://eap-lawyer.com/jenis-jenis-surat-kuasa-dalam-hukum-perdata/, diakses pada 6 Mei 2024
  3. hukumonline.com, “Cara membuat surat kuasa yang baik beserta contohnya”, 01 Maret 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9 , diakses pada 6 Mei 2024
  4. Gedion Ardana Reswari, “Surat Kuasa Mutlak pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah”, Jurnal Rechtens, Vol. 03 No. 01, Maret 2014, hal 9
  5. Brighton.co.id, “Surat kuasa jual beli tanah: Pengertian, isi dan contohnya”, 9 Januari 2023, https://www.brighton.co.id/about/articles-all/surat-kuasa-jual-beli-tanah-pengertian-isi-dan-contohnya, diakses pada 6 Mei 2024
  6. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. ke-1 Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 6