Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Menu

Pengertian Amnesti, Syarat, Contoh Sejarah & Perbedaan Abolisi, Grasi & Rehabilitasi

Pengertian Amnesti, Syarat, Contoh Sejarah & Perbedaan Abolisi, Grasi & Rehabilitasi – AMNESTI ialah salah satu isu yang sering kali disoroti dalam karya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Sorotan itu terkait antara yang menolak dan yang menerima mengenai Amnesti.

Pendapat akan yang menolak, mengatakan kebijakan pemberian amnesti kepada pelaku pelanggaran berat terkait hak asasi manusia sebagai bentuk penyelamatan terhadap para pelaku,

Selain itu, Amnesti  juga disatu sisi merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sedangkan pendapat yang menerima, mengatakan kebijakan pemberian amnesti itu sebagai necessary evil demi menyelamatkan suatu proses transisi ke demokrasi.

Fokus utama adalah tujuan akhirnya, ialah untuk menormalisasikan akan situasi transisi dalam negeri demi penataan kembali masyarakat untuk tertatanya masa depan bagi generasi selanjutnya. 

Apa itu Amnesti?

Secara historis atau melihat latar belakang sejarah, diman amnesti ialah suatu yang dapat dikatakan sebagaifosil hidup,

Amnesti merupakan suatu peninggalan dari jaman saat seorang Raja yang maha perkasa memiliki kekuasaan untuk menghukum dan mengurangi hukuman sebagai tindakan kemurahan hati. 

Saat ini, kata amnesti berkembang dan kerap diidentikan sebagai suatu yang dikatakan “alat” politik praktis,

Seperti dipakai untuk kepentingan dalam mengamankan konsolidasi demokratik dan stabilitas masa depan suatu pemerintahan yang baru bangkit dari pemerintahan yang bersifat otoritarian atau totaliter.

Namun demikian, seperti halnya politik itu sendiri, amnesti harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengertian Amnesti

Kata atau istilah amnesti berasal dari bahasa Yunani “amnestia” yang bisa berarti melupakan atau suatu tindakan melupakan (act of oblivion).

Pengertian Amnesti – Secara umum, pengertian Amnesti adalah pilihan kebijakan di tengah situasi ketidakmampuan faktual negara yang tengah menghadapi transisi untuk menjalankan kewajiban internasionalnya dengan menghukum pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia.

Selain itu, Amnesti dapat diartikan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan akibat hukum pidana yang tampak dari tindak pidana tersebut.

Amnesti ini diberikan kepada setiap orang yang telah ataupun yang belum dijatuhi hukuman,

Selain itu, Amnesti ini dberikan yang sudah atau yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan akan suatu tindak pidana.

Amnesti sedikit berbeda dengan apa yang disebut grasi, abolisi atau rehabilitasi. Hal demikian dikatakan berbeda, sebab amnesti ditujukan kepada orang banyak.

Untuk melihat jelas perbedaan amnesti dengan grasi, abolisi dan rehabilitasi pada informasi ini juga diterangkan perbedaannya. 

Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik misalnya pemberontakan.

Pengertian Amnesti Menurut Para Ahli

Ada banyak pendapat atau gagasan para pakar atau ahli yang telah disampaikan.

Seperti halnya informasi pada kali ini, akan memaparkan pengertian amnesti menurut para ahli ialah: 

1. Pengertian Amnesti Menurut Marwan dan Jimmy

Menurut Marwan dan Jimmy dalam buku yang tulisnya berupa kamus hukum (hal.41), Marwan dan Jimmy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemindanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.

2. Pengertian Amensti Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pengertian amnesti ialah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Tujuan Pemberian Amnesti

Dalam memberikan Amnesti terdapat sejumlah pertimbangan yang dikeluarkan dalam melakukan Amnesti.

Salah satunya adalah saat penguasa merasa apabila terdapat sesuatu yang lebih penting,

Dibandingkan hanya sekedar untuk menghukum orang melihat tindakannya yang telah lalu.

Seperti disebabkan jasa-jasa seseorang yang banyak bagi negara atau dikarenakan terdapat alasan perdamaian dan untuk kepentingan negara.

Baca Juga  Pengertian Kasasi, Alasan, Proses & Fungsi Kasasi

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan diberikannya amnesti dapat dilihat dibawah ini: 

  • Amnesti dalam kepempinan baru hanya dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masa lalu.
  • Amnesti yang diberikan setelah masa perang seperti, dapat membantu mengakhiri konflik yang berkepanjangan.
  • Atau amnesti yang diberikan kepada pemberontakan dengan alasan pertimbangan bahwa pemberian amnesti tersebut akan dapat menghentikan usaha pemberontakan,
  • Selain itu Amnesti diberikan dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang damai dan kondusif,
  • Bahkan terkadang amnesti diberikan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya tindakan suatu penyalahgunaan kewenangan.
  • Amnesti dapat menghilangkan kemungkinan pendukung pemberontakan atau lawan politik untuk melakukan balas dendam dan menyulut konflik lainnya.
  • Pada umumnya, Amnesti dipakai sebagai alat untuk mencapai kesepakatan. Dalam sejumlah penyelesaian sengketa, amnesti dijadikan syarat dengan tujuan pihak lawan legowo untuk menyerah.
  • Tujuan Penggunaan amnesti dapat menghindarkan suatu negara dari penuntutan besar-besaran yang warga negaranya sendiri. 
  • Sejumlah tahanan politik sering dianggap sebagai pahlawan oleh pendukungnya karena memiliki jasa besar dalam memperjuangkan hak dari kelompok masyarakat yang mendukungnya.

Pemberian Amnesti dalam Sejarah Dunia

Tercatat dalam sejarah dunia, Pemberian amnesti dilakukan di Athena.

Saat itu Amnesti dilakukan Thrasybulus (seorang jendral Athena) untuk diberikan kepada pendukung dari “council of thirty” .

Pemberian amnesti kepada Council of Thirty ini yang tidak lain merupakan pemerintahan yang sebelumnya telah berhasil ia gulingkan.

Selain itu, pada tahun 1660, Raja Charle II di Inggris pernah memberikan kepada seluruh pihak yang ikut terlibat pada peristiwa pemberontakan besar namun dengan pengecualian.

Pengeculian itu itu diberikan oleh Raja Charles II, dimana Amnesti yang diberikannya tidak berlaku kepada seluruh terdakwa yang bersalah karena telah membunuh ayahnya, Raja Charles I.

Selain itu, masih ada lagi sosok nama besar yang mengeluarkan Amnesti seperti Napoleon.

Dikenal sebagai Amnesti terkenal, Napoleon memberikan Amnesti pada 13 Maret 1815 .

Amnesti itu dikeluarkan kepada tiga belas orang terkemuka yang ditahan karena berbagai tuntutan untuk dibebaskan. Salah satu nama yang dibebaskan ialah Talleyrand.

Keputusan Amnesti umum juga pernah dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Andrew Johnson setelah masa civil war.

Pemberian Amnesti dalam Sejarah Indonesia

Selain sejarah pemberian amnesti didunia, ternyata dalam sejarah Indonesia, terdapat Amnesti yang dikeluarkan oleh sejumlah pemimpin negara.

Adapun macam-macam dan bentuk pemberian amnesti dalam sejarah Indonesia yang terbagi ialah: 

1. Amnesti Masa Pemerintahan Presiden Soekarno

Di negara kita, Amnesti pernah diberikan saat Presiden Soekarno menjadi pemimpin negara.

Saat itu, Amnesti dikeluarkan oleh Soekarno disebabkan pada masa pemerintahannya terdapat banyak sekali berdiri gerakan separatisme.

Melihat dengan merebaknya gejolak gerakan tersebut yang hampir terjadi seluruh wilayah Indonesia.

Sampai kemudian dikeluarkanlah 2 keputusan Presiden yaitu KEPPRES Nomor 303 tahun 1959 dan KEPPRES Nomor 449 tahun 1961.

Dalam keputusan Presiden itu menyatakan bahwa seluruh tahanan yang terlibat pada banyak kasus pemberontakan, contohnya kasus pemberontakan yang dipimpin oleh Daud Beureuh dalam DI/TII Aceh. 

Tujuan pemberian Amnesti ini dilakukan oleh Soekarno untuk menciptakan suasanya yang kondusif di wilayah Indonesia yang saat itu baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya.

2. Amnesti Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Sejarah pemberian Amnesti juga terjadi pada masa orde baru, saat era pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam sejarah, terlihat bahwa seluruh pejuang bersenjata yang disebut dengan Fretilin itu ditahan sempat ditawari amnesti oleh sang Presiden,

Akan tetapi, dalam pemberian Amnesti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, Fretilin justri menolak pemberian itu.

Masih pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dikeluarkan Keputusan Presiden nomor 1a tahun 1969 yang berisikan tentang pemberian amnesti kepada mereka yang tersangkut dengan peristiwa Awom, peristiwa Mandacan serta peristiwa Wagete-Enaratoli yang terjadi di Irian Barat yang sebut Papua.

Baca Juga  Faktor-Faktor Munculnya Demokrasi Terpimpin dan Ciri-Cirinya

3. Amnesti Masa Pemerintahan Presiden Habibie

Walaupun pemerintahan yang terbilang singkat, ternyata Presiden Habibie juga pernah memberikan amnesti saat masa kepemimpinannya.

Setelah runtuhnya orde baru yang berkuasa selama 33 tahun dan sebagai masa pemulihan, Presiden Habibie menjabat. 

Masa pemulihan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Habibie, sebab saat era orde baru ada banyak pihak-pihak yang dimasukkan kepenjara, 

Pihak yang dimaksudkan ke penjara itu terjadi karena merupakan lawan politik dari pemerintah yang memegang kuasa dan menuntut terjadinya reformasi di Indonesia.

Xanana Gusmao yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Dili,

Selanjutnya, Xanana Gusmao itu hukumannya menjadi 20 tahun melalui pemberian grasi pada tahun 1993.

Selanjutnya melalui keputusan Presiden Nomor 108 tahun 1999, diberikan Amnesti hingga tahun itu pulalah Xanana Gusmao terbebas. 

Presiden Habibie juga sempat memberikan amnesti kepada Muchtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, Nuku Sulaiman, Budiman Sudjatmiko dan beberapa orang lainnya namun ditolak.

4. Amnesti Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Selain itu, pada masa kepemerintahan Presiden Abdurrahman Wahib atau lebih familiar gusdur juga pernah mengeluarkan Amnesti. 

Amnesti yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid melalui keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2000 yang diberikan kepada Romo I Sandyawan Sumardi dan Benny Sumardi.

Kedua orang tersebut yang diberi Amnesti itu tersandung kasus penyembunyian buronan polisi yang dicari disebabkan kasus penghinaan terhadap presiden dan menyatakan permusuhan di muka publik.

Selanjutnya masih pada tahun yang sama, Abdurrahman Wahid atau gusdur kembali mengeluarkan Amnesti melalui Keputusan Presiden Nomor 141 yang ditujukan kepada Amir Syam, Ridwan Ibbas, Abdullah Husen, dan M. Thaher Daud.

5. Amnesti Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mengeluarkan Amnesti.

Amnesti yang dikeluarkan SBY itu merupakan keputusan amnesti yang sempat tertunda pada masa pemerintahan presiden Habibie.

Dibawah kepemimpinan Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berhasil bernegosiasi dengan para tokoh pejuang GAM untuk kembali ke NKRI dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2005 mengenai pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap pihak yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Keputusan Presiden ini dikeluarkan 15 hari setelah tercapainya suatu kesepakatan dan dibuktikan dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa Presiden Habibie pernah mengeluarkan Amnesti, namun pemberian kepada GAM ternyata mendapat penolakan disebabkan tidak tercapainya kesepakatan Indonesia dengan GAM. 

Syarat-Syarat Amnesti

Dalam memberikan Amnesti, terdapat suatu syarat-syarat tertentu, dan tidak diberikan secara blanket.

Ilustrasi Gambar: Pengertian Amnesti, Syarat, Contoh Sejarah & Perbedaan Abolisi, Grasi & Rehabilitasi.

Tetapi untuk kejahatan-kejahatan yang merupakan musuh seluruh umat manusia (hostis humanis generis) seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, amnesti tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan. 

Menurut Jose Zalaquett atau biasa dipanggil Pepe mengajukan tiga syarat amnesti. Adapun syarat yang diajukan Jose Zalaquett itu ialah: 

  1. Kebenaran terlebih dahulu harus ditegakkan. 
  2. Amnesti tidak diberikan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan terhadap kejahatan genosida (genocide).
  3. Amnesti sesuai dengan “keinginan” rakyat. Sehingga dapat bersifat “self-amnesty”. Arti dari ini ialah amnesti yang diberikan kepada aparat negara itu sendiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden selaku Kepala Negara berhak memberikan amnesti dan pemberian amnesti itu dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana.

Namun sebelum presiden mengeluarkan Amnesti, terlebih dahulu mendapatkan nasihat dari Mahkamah Agung secara tertulis 

Nasihat Mahkamah Agung itu diberikan kepada Presiden atas permintaan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Baca Juga  Akuntansi Manajemen: Pengertian, Fungsi, Tujuan, & Ruang Lingkup

Amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Perbedaan Amnesti, Grasi, Abolisi dan Rehabilitasi

Adapun perbedaan amnesti, grasi, abolisi dan rehabilitasi dapat dilihat dibawah ini.

1. Grasi

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi bahwa yang dimaksud dengan arti grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Sedangkan untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dilakukan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dikembalikan kepada kedudukannya.

Dengan kata lain, seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden ialah orang yang bersalah namun memohon pengampunan kepada kepala negara.

Tindak pidana atau kesahalahan orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni.

Grasi haruslah dimohonkan seseorang atau terpidana kepada presiden.

2. Abolisi

Dalam UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, memberikan arti bahwa abolisi merupakan penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan.

Dalam UU tersebut, dikatakan untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan.

Dalam pemberian Anesti dan abolisi, presiden juga harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat [2] UUD 1945).

Pemberian abolisi dan amnesti juga pernah diatur dalam UUD Sementara RI Tahun 1950. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

3. Rehabilitasi

Istilah Rehabilitasi dapat ditemukan di Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu:

Yang dimaksud dengan pengertian Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Presiden memberikan Rehabilitasi kepada seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA.

Dalam penjelasan umum KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi atau ganti kerugian diberikan kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Seseorang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi pada saat:

  • Mengajukan rehabilitasi melalui praperadilan, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan.
  • Apabila diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.

Demikianlah informasi mengenai Pengertian Amnesti, Syarat, Contoh Sejarah & Perbedaan Abolisi, Grasi & Rehabilitasi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua sekian dan terima kasih. Salam Berbagi Teman-Teman.

0 votes, average: 0.00 out of 5
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *