Menu

+ Sejarah Perkembangan Demokrasi dari Zaman Yunani Sampai Indonesia

Wow, ternyata banyak juga yang mencari sejarah demokrasi di indonesia dan di dunia, mimin bisa lihat dari tool pencari keyword google dan hasilnya banyak yang sedang mencari artikel tentang demokrasi dan sejarahnya di dunia dan Indonesia. Oleh karena itu mimin membuat artikelnya deh supaya kita sama sama mengetahui seperti apa sejarahnya. Tapi mohon maaf yah jika dari segi penulisannya ada yang kurang, mungkin teman-teman ada yang lebih tau dari mimin. Mohon jangan lupa yah untuk memberikan komentar di akhir postingannya yah.

Oke guys, sebelum kita beralih pada pembahasan sejarah demokrasi di Indonesia dan dunia, kita bahas dulu nih apa itu demokrasi? Tentu saja “demokrasi” sudah tidak asing lagi di telinga kita karena istilah demokrasi sudah kita dengar sejak di bangku sekolah dasar di pelajaran PPKN bahkan sampai di universitas masih kita mempelajarinya. Meskipun pembahasannya berada pada tingkat yang lebih tinggi yah.

Cie.. ada yang flashback pelajaran demokrasi nih! Nah, bagi anda yang belum tahu secara lengkap apa itu demokrasi, silahkan membaca artikel “pengertian demokrasi”. Karena disini kita bahas demokrasi hanya sedikit saja yah. Yuk dilanjut lagi.. saat kita duduk di bangku sekolah, kita diperkenalkan pelajaran demokrasi dari segi teori dan prakteknya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, pemilihan ketua kelas, ketua osis dan diskusi kelompok. Kemudian manfaat demokrasi ternyata sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Atas dasar manfaatnya itulah, Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, karena dianggap lebih manusiawi dibandingkan sistem lainnya. Waduh!! Apa?? Anda ingin tau sistem pemerintahan lainnya selain demokrasi? Iya nanti yah guys, kita bahas dulu nih sejarah demokrasi di Indonesia dan dunia. Mungkin di artikel selanjutnya kita bahas macam macam sistem pemerintahan selain demokrasi.

Demokrasi adalah sistem yang asasnya diterapkan oleh hampir semua Negara yang ada di dunia sekarang ini. Kebebasannya yang sangat realistis itu, meletakkan rakyat menjadi ujung tombak berdirinya suatu Negara. Hal ini membuat demokrasi mudah diterima masyarakat banyak.
Pemerintahan yang menggunakan prinsip demokrasi akan menjadikan pemerintahannya dilaksanakan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip inilah yang telah mendasari demokrasi dan menjadikan cirri khas terkenal dari sistem pemerintahan tandingan dari sistem sosialis komunis.
Sehingga, suatu Negara yang demokratis mempunyai tujuan ke depan yang mengarah pada kepentingan rakyat sebagai penduduk sekaligus warga Negara. Rakyat adalah salah satu unsur Negara yang mesti dipenuhi sebelum Negara tersebut bisa diresmikan kedaulatannya dan memperoleh pengakuan dari Negara lain di dunia internasional. Rakyat bagi Negara demokratis termasuk tujuan dari Negara itu sendiri. Segala sesuatunya mesti memprioritaskan pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, unsur Negara yang lain supaya suatu wilayah berpenghuni bisa dikatakan sebagai Negara yakni adanya pemerintahan yang berdaulat sekaligus mempunyai undang undang Negara sebagai pengontrol ketertiban bernegara dan berbangsa. Di Negara non demokrasi, pemerintah biasanya akan mendominasi sebagian warga Negara yang mempunyai kekuasaan dari garis keturunan. Sehingga dari waktu ke waktu terjadi stagnasi pewarisan pemerintahan.
Kemungkinan suatu Negara diperintah oleh kelompok tertentu hanya terbuka lebar kalau Negara tersebut memakai sistem monarki atau oligarki. Kebanyakan Negara pada zaman dulu, sebelum adanya HAM, kebanyakan menerapkan sistem pemerintahan monarki atau oligarki. Hal itu membuat pemerintahannya menjadi tertutup, dan hanya orang orang dalam pemerintahan yang bisa menduduki pemerintahan dan rakyat mesti tunduk kepada pemerintahan tersebut tanpa memperdulikan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin.
Akhirnya, seiring perjalanan waktu, sistem demokrasi secara perlahan lahan mengikis sifat kepemimpinan otoriter. Demokrasi berusaha sebisa mungkin menjadi penyelenggara Negara yang terbuka dan partisipatif. Semua kritik, saran dan komentar yang ditujukan untuk pemerintah atau pihak tertentu mesti ditampung dan bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan pembangunan Negara.

sejarah demokrasi

Sejarah Demokrasi Di Dunia dan Indonesia

Sejarah Demokrasi Di Dunia

Okey guys, kalian pasti sudah mengetahui sejarah demokrasi di zaman yunani kuno. Apa?? Tidak tau.. okey kita bahas yah.. kita awali membahas demokrasi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa yunani “demos” dan “kratos”, demos berarti rakyat dan kratis berarti memerintah/ kekuasaan. Kata demokrasi kita artikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi jika kita mau sedikit berfikir menggunakan logika, sebenarnya konsep demokrasi itu sudah ada sejak zaman purbakala, tepatnya pada zaman saat manusia mulai mengenal berburu dan bercocok tanam.
Bayangkan saja untuk dapat melakukan perburuan tentu saja sekelompok orang purba akan melakukan semacam pembahasan atau pembagian tugas sebelum mereka berburu. Hanya saja pada zaman purbakala masih dianggap sangat primitif dan belum memiliki konsep yang baik dibandingkan demokrasi pada zaman Yunani Kuno.

ssejarah demokrasi di yunani

Sejarah demokrasi di Yunani berkembang pesat karena banyak hidup filsuf bijak pada masa itu. Yunani menerapkan demokrasi secara langsung dimana kekuasaanya terdapat di tangan mayoritas. Sampai sekarang, Yunani dianggap sebagai Negara yang melahirkan demokrasi di dunia. Setiap warga Negara yang ada di Yunani bebas menyampaikan pendapatnya, akan tetapi keputusannya tetap ditangan golongan mayoritas.
Perbedaan mendasar demokrasi yang telah diterapkan di Yunan sebagai Negara pelopor demokrasi itu terletak pada warga negaranya. Setiap penduduknya dianggap sebagai warga Negara dan status warga Negara resmi tergolong sangat penting jika ingin terlibat dalam proses demokrasi politik. Yunani pada masa itu, hanya menganggap orang-orang asli Yunani dan berkasta tinggi sebagai warga Negara.
Hanya saja perbedaan lapisan masyarakat terasa sangat mencolok dan berbeda. Masih ada perbudakan karena belum adanya aturan HAM yang memposisikan manusia itu sama di mata hukum masyarakat. Sistem kerajaan yang feudal ikut melatarbelakangi keputusan golongan masyarakat berdasarkan pekerjaan dan status.

Berdasarkan sumber yang ada bahwa sejarah demokrasi di dunia, diawali pada zaman Yunani Kuno muncul pada tahun 600 – 300 SM, tepatnya di kota Athena. Disebutkan bahwa sistem demokrasinya yang terkuat dan stabil pada zamannya. Demokrasinya memang benar-benar dilakukan secara langsung, setiap orang tidak dibolehkan mempunyai perwakilan untuk memberikan hak bicaranya terhadap suatu pilihan.
Pemberlakukan sistem demokrasi di Yunani Kuno mempunyai ciri khas tersendiri yakni dengan adanya suatu majelis yang di isi dan dipimpin oleh 10 jenderal dan mempunyau kurang lebih 500 perwakilan yang memiliki tugas sebagai pegawai Negara. Lewat majelis tersebut, rakyat bebas menyampaikan pendapatnya secara bebas.

Cerita tentang demokrasi di Yunani bahkan sudah dimulai sejak abad ke-5 SM. Pada zaman itu, Yunani telah menjadi Negara kota dimana memusatkan ibu kotanya di Athena. Adapun bapak demokrasi pada zaman itu yaitu Cleisthenes. Lewat demokrasi tersebut, Yunani membebaskan warga Negara untuk bisa berbicara dan bersuara di forum terbuka.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yang termasuk warga Negara oleh Yunani hanya beberapa kaum tertentu saja. Pembatasan ini bukannya tidak memiliki tujuan. Seorang warga Negara yang diberikan hak leluasa berbicara juga mesti dituntut untuk memberikan sesuatu kepada Negara, terutama saat Yunani sedang terlibat perang. Sehingga bisa dikatakan, istilah gerakan bela Negara di Yunani kuno dilaksanakan wajib militer dan berlaku pada setiap warga Negara.
Para saudagar asing bisa hidup di Yunan secara aman, akan tetapi tidak bisa ikut mengeluarkan suara karena tak termasuk warga Negara. Hanya sekitar 30.000 sampai 60.000 penduduk Yunani yang berhak menjadi warga Negara. Padahal total jumlah penduduknya pada masa itu sudah mencapai 400.000. Para wanita, budak, anak-anak dan laki-laki yang berumur di bawah 20 tahun tak diperkenankan ikut berperang karena tak menjadi warga Negara.
Setelah menerapkan sistem demokrasi sejak abad ke-5 SM, pemungutan suara perdana baru dijalankan pada abad ke-7 SM. Tepatnya dengan diselenggarakan Apella (nama pemungutan suara) di Sparta, Yunani telah membuktikan pemilihan secara langsung, umum dan bebas rahasia bisa dikatakan secara lancar. Tentunya sejarah demokrasi parlemen di Yunan itu berbeda dengan DPR dan MPR yang ada di Indonesia.
Yunani identik dengan Romawi. Romawi kuno menyumbangkan banyak harta dan sokongan pada orang-orang besar di Yunan. Hampir seluruh pemerintahannya yang demokratis di Yunani diisi oleh orang orang Romawi. Akan tetapi, Romawi lebih dikenal dengan kekuatan perangnya dibandingkan sejarah sistem pemerintahan demokrasinya seperti di Yunani.

Baca Juga  Pengertian Pancasila, Butir, Lambang, Fungsi & Filsafat

Sejarah Demokrasi di Eropa

Saat sistem demokrasi di Yunani sudah berjalan sejak lama, di Eropa sekitar abad 6 – 15 M masih belum mengenali sistem demokrasi. Pada saat itu, Eropa masih berlaku sistem Vassal (budak) dan Lord (tuan). Kebebasan warga negaranya masih dibatasi pada masa itu, segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan poltik masih dikuasai oleh Paus dan kaum gerejawan.
Perkembangan demokrasi di Eropa mulai terpengaruh oleh sistem demokrasi, sejak kemunculan Magna Charta (piagam besar) di Inggris pada 12 Juni 1215. Kemunculan Magna Charta ini disebabkan oleh adanya perselisihan antara Paus dan kaum gerejawan dengan Raja yang waktu itu diperintah oleh Raja John. Perselisihan itu terjadi karena pemberlakukan hak dan keinginan raja yang mesti didasari atas hukum yang legal.

sejarah demokrasi di eropa
Keberadaan magna charta ini memang hanya berlaku pada kalangan raja dan bangsawan saja, dampaknya masih belum dirasakan oleh rakyat bawah. Akan tetapi kehadiran Magna Charta ini bisa dijadikan langkah awal berlakunya sistem demokrasi di Eropa.
Pemilihan anggota parlemen pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1265. Sebelumnya, sejak dikeluarkannya Magna Charta, orang-orang di luar golongan raja dan bangsawan itu merasa lebih terlindungi. Kekuasaan raja yang sebelumnya tak terbatas menjadi lebih sempit karena sudah diberlakukannya Magna Charta dimana setiap orang berhak untuk membela dirinya sendiri dan memperjuangkan haknya sebagai manusia.
Memang pada awalnya untuk pemilihan parlementer hanya dilakukan oleh orang-orang terntu yang berjumlah 3% dari total penduduk inggris. Seiring berjalannya waktu, sistem monarki yang pada awalnya menjadi sistem resmi di Inggris akhirnya using dan diganti dengan sistem demokrasi.
Beberapa imigran dari daratan inggris pergi ke Amerika Serika. Di sana, mereka mulai menyebarkan sistem demokrasi yang akan menggeser keberadaan sistem lama yang lebih mengedepankan keturunan. Sistem demokrasi ini diterima masyarakat Amerika Serikat dengan diadakannya majelis umum Virginia. Sehingga bisa dikatakan demokrasi Amerika Serika dimulai oleh orang inggris yang tinggal di Virginia ada abad ke -16.

Demokrasi Mendominasi Dunia

Mungkin kita pernah bertanya-tanya bagaimana awal mulanya sistem demokrasi bisa mendominasi sistem pemerintahan di dunia. Mendunianya sistem ini dimulai pada pertengahan abad ke-20. Abad ini menjadi abad yang mengerikan pada sejarah dunia. Pada abad ini, terdapat 2 paham besar berseteru. Antara kubu demokrasi yang digawangi Amerika Serikat untuk melawan kubu komunis yang dipimpin oleh Negara Uni Soviet.
Pada awal abad ke-20, sebenarnya demokrasi sudah berkembang pesat. Hanya saja pertumbuhan yang baik ini dihambat oleh keadaan depresi besar dunia. Karena kondisi global yang sedang tak aman, banyak Negara yang mulai mengubah sistem pemerintahannya supaya lebih mudah dikontrol. Beberapa pemimpin dunia mulai bergerak menjadi pemimpin yang fasis, totalitariter dan kemudian memunculkan pemerintahan yang dictator.
Selama beberapa puluh tahun, berjalan mencekam, selama itu juga rakyat biasa di dunia telah terkungkung oleh adanya pemerintahan dictator. Selanjutnya, semenjak perang dunia kedua itu berlangsung, dunia telah terbagi menjadi 2 blok yaitu blok timur dan blok barat. Kedua blok ini terus berusaha menyebarkan paham masing-masing. Sampai pada akhirnya muncul perang dingin.
Puncak tumbuh suburnya demokrasi secara leluasa setelah keruntuhan Uni Soviet. Selain Negaranya hancur, paham komunis yang telah dibanggakan oleh Uni Soviet dan sekutunya ikut tenggelam. Mulai dari saat itulah banyak Negara di dunia yang beralih pada sistem demokrasi.
Meskipun demokrasi sudah mendominasi dunia, di awal perkembanganya setelah keruntuhan Uni Soviet, beberapa Negara belum bisa berdemokrasi secara total. Kondisi ini bisa dimaklumi karena paham komunis pernah menjadi pahaman besar dunia. Meskipun sudah hancur, akan tetapi sisa kekuatan komunis itu masih belum hilang secara sepenuhnya.
Negara-negara bekas Negara komunis akhirnya banyak beralih ke sistem demokrasi. Akan tetapi pada prakteknya, mereka masih dipengaruhi sisa sisa kekuatan komunis. Misalnya, saat diselenggarakan pemilihan umum, banyak Negara yang bisa menyelenggarakannya, tetapi tidak bisa berjalan sesuai dengan tuntunan demokrasi. Artinya bahwa, unsur demokrasi harus terbuka, langsung, transparan, bebas rahasia itu belum bisa diterapkan secara sepenuhnya.
Pada akhirnya, waktu yang mengajari Negara bekas komunis itu beralih menjadi Negara demokrasi penuh. Sampai sekarang, banyak Negara yang masih terus berusaha menjalankan demokrasi. Beberapa Negara di dunia yang sejak tahun 2011 dianggap sebagai Negara demokrasi penuh yaitu Spanyol, Irlandia, Jepang dan Amerika Serikat.
Sejarah Demokrasi Di Dunia

Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode Pasca Orde Baru (Demokrasi Reformasi).

Demokrasi pada pasca orde baru seringkali disebut era reformasi. Pada periode ini erat kaitannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut adanya pelaksnaan demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara konsekuen. Tuntunan ini ditandai dengan adanya kelengseran Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan orde baru pada bulan Mei tahun 1998, setelah lebih dari 32 tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya. Penyelewengan atas dasar Negara Pancasila oleh penguasa orde baru berpengaruh pada sikap antipasti sebagian masyarakat terhadap dasar Negara itu.

sejarah demokrasi di indonesia

Pengalaman yang pahit telah menimpa pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, nuansa HAM, dan inklusif, berpengaruh pada keenganan kalangan tokoh reformis untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi terhadap pancasila oleh penguasa orde baru, demokrasi yang ingin dikembangkan setelah jatuhnya rezim orde baru yaitu demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa ada embel-embel yang dimana hak rakyat termasuk komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintah yang demokraits. Wacana demokrasi pasca orde baru berhubungan dengan erat pada pemberdayaan masyarakat madani (Civil Society) dan penegakan HAM (Hak ASasi Manusia) secara bersungguh-sungguh.
Demikianlah informasi tentang sejarah perkembangan demokrasi di dunia dan Indonesia. Semoga saja informasi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Sejarah demokrasi di Yunani berkembang pesat karena banyak hidup filsuf bijak pada masa itu. Yunani menerapkan demokrasi secara langsung dimana kekuasaanya terdapat di tangan mayoritas. Sampai sekarang, Yunani dianggap sebagai Negara yang melahirkan demokrasi di dunia. Setiap warga Negara yang ada di Yunani bebas menyampaikan pendapatnya, akan tetapi keputusannya tetap ditangan golongan mayoritas.
Perbedaan mendasar demokrasi yang telah diterapkan di Yunan sebagai Negara pelopor demokrasi itu terletak pada warga negaranya. Setiap penduduknya dianggap sebagai warga Negara dan status warga Negara resmi tergolong sangat penting jika ingin terlibat dalam proses demokrasi politik. Yunani pada masa itu, hanya menganggap orang-orang asli Yunani dan berkasta tinggi sebagai warga Negara.
Hanya saja perbedaan lapisan masyarakat terasa sangat mencolok dan berbeda. Masih ada perbudakan karena belum adanya aturan HAM yang memposisikan manusia itu sama di mata hukum masyarakat. Sistem kerajaan yang feudal ikut melatarbelakangi keputusan golongan masyarakat berdasarkan pekerjaan dan status.

Cerita tentang demokrasi di Yunani bahkan sudah dimulai sejak abad ke-5 SM. Pada zaman itu, Yunani telah menjadi Negara kota dimana memusatkan ibu kotanya di Athena. Adapun bapak demokrasi pada zaman itu yaitu Cleisthenes. Lewat demokrasi tersebut, Yunani membebaskan warga Negara untuk bisa berbicara dan bersuara di forum terbuka.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yang termasuk warga Negara oleh Yunani hanya beberapa kaum tertentu saja. Pembatasan ini bukannya tidak memiliki tujuan. Seorang warga Negara yang diberikan hak leluasa berbicara juga mesti dituntut untuk memberikan sesuatu kepada Negara, terutama saat Yunani sedang terlibat perang. Sehingga bisa dikatakan, istilah gerakan bela Negara di Yunani kuno dilaksanakan wajib militer dan berlaku pada setiap warga Negara.
Para saudagar asing bisa hidup di Yunan secara aman, akan tetapi tidak bisa ikut mengeluarkan suara karena tak termasuk warga Negara. Hanya sekitar 30.000 sampai 60.000 penduduk Yunani yang berhak menjadi warga Negara. Padahal total jumlah penduduknya pada masa itu sudah mencapai 400.000. Para wanita, budak, anak-anak dan laki-laki yang berumur di bawah 20 tahun tak diperkenankan ikut berperang karena tak menjadi warga Negara.
Setelah menerapkan sistem demokrasi sejak abad ke-5 SM, pemungutan suara perdana baru dijalankan pada abad ke-7 SM. Tepatnya dengan diselenggarakan Apella (nama pemungutan suara) di Sparta, Yunani telah membuktikan pemilihan secara langsung, umum dan bebas rahasia bisa dikatakan secara lancar. Tentunya sejarah demokrasi parlemen di Yunan itu berbeda dengan DPR dan MPR yang ada di Indonesia.
Yunani identik dengan Romawi. Romawi kuno menyumbangkan banyak harta dan sokongan pada orang-orang besar di Yunan. Hampir seluruh pemerintahannya yang demokratis di Yunani diisi oleh orang orang Romawi. Akan tetapi, Romawi lebih dikenal dengan kekuatan perangnya dibandingkan sejarah sistem pemerintahan demokrasinya seperti di Yunani.

Baca Juga  Pengertian Perjanjian Internasional

Sejarah Demokrasi di Eropa

Saat sistem demokrasi di Yunani sudah berjalan sejak lama, di Eropa sekitar abad 6 – 15 M masih belum mengenali sistem demokrasi. Pada saat itu, Eropa masih berlaku sistem Vassal (budak) dan Lord (tuan). Kebebasan warga negaranya masih dibatasi pada masa itu, segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan poltik masih dikuasai oleh Paus dan kaum gerejawan.
Perkembangan demokrasi di Eropa mulai terpengaruh oleh sistem demokrasi, sejak kemunculan Magna Charta (piagam besar) di Inggris pada 12 Juni 1215. Kemunculan Magna Charta ini disebabkan oleh adanya perselisihan antara Paus dan kaum gerejawan dengan Raja yang waktu itu diperintah oleh Raja John. Perselisihan itu terjadi karena pemberlakukan hak dan keinginan raja yang mesti didasari atas hukum yang legal.
Keberadaan magna charta ini memang hanya berlaku pada kalangan raja dan bangsawan saja, dampaknya masih belum dirasakan oleh rakyat bawah. Akan tetapi kehadiran Magna Charta ini bisa dijadikan langkah awal berlakunya sistem demokrasi di Eropa.
Pemilihan anggota parlemen pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1265. Sebelumnya, sejak dikeluarkannya Magna Charta, orang-orang di luar golongan raja dan bangsawan itu merasa lebih terlindungi. Kekuasaan raja yang sebelumnya tak terbatas menjadi lebih sempit karena sudah diberlakukannya Magna Charta dimana setiap orang berhak untuk membela dirinya sendiri dan memperjuangkan haknya sebagai manusia.
Memang pada awalnya untuk pemilihan parlementer hanya dilakukan oleh orang-orang terntu yang berjumlah 3% dari total penduduk inggris. Seiring berjalannya waktu, sistem monarki yang pada awalnya menjadi sistem resmi di Inggris akhirnya using dan diganti dengan sistem demokrasi.
Beberapa imigran dari daratan inggris pergi ke Amerika Serika. Di sana, mereka mulai menyebarkan sistem demokrasi yang akan menggeser keberadaan sistem lama yang lebih mengedepankan keturunan. Sistem demokrasi ini diterima masyarakat Amerika Serikat dengan diadakannya majelis umum Virginia. Sehingga bisa dikatakan demokrasi Amerika Serika dimulai oleh orang inggris yang tinggal di Virginia ada abad ke -16.

Demokrasi Mendominasi Dunia

Mungkin kita pernah bertanya-tanya bagaimana awal mulanya sistem demokrasi bisa mendominasi sistem pemerintahan di dunia. Mendunianya sistem ini dimulai pada pertengahan abad ke-20. Abad ini menjadi abad yang mengerikan pada sejarah dunia. Pada abad ini, terdapat 2 paham besar berseteru. Antara kubu demokrasi yang digawangi Amerika Serikat untuk melawan kubu komunis yang dipimpin oleh Negara Uni Soviet.
Pada awal abad ke-20, sebenarnya demokrasi sudah berkembang pesat. Hanya saja pertumbuhan yang baik ini dihambat oleh keadaan depresi besar dunia. Karena kondisi global yang sedang tak aman, banyak Negara yang mulai mengubah sistem pemerintahannya supaya lebih mudah dikontrol. Beberapa pemimpin dunia mulai bergerak menjadi pemimpin yang fasis, totalitariter dan kemudian memunculkan pemerintahan yang dictator.
Selama beberapa puluh tahun, berjalan mencekam, selama itu juga rakyat biasa di dunia telah terkungkung oleh adanya pemerintahan dictator. Selanjutnya, semenjak perang dunia kedua itu berlangsung, dunia telah terbagi menjadi 2 blok yaitu blok timur dan blok barat. Kedua blok ini terus berusaha menyebarkan paham masing-masing. Sampai pada akhirnya muncul perang dingin.
Puncak tumbuh suburnya demokrasi secara leluasa setelah keruntuhan Uni Soviet. Selain Negaranya hancur, paham komunis yang telah dibanggakan oleh Uni Soviet dan sekutunya ikut tenggelam. Mulai dari saat itulah banyak Negara di dunia yang beralih pada sistem demokrasi.
Meskipun demokrasi sudah mendominasi dunia, di awal perkembanganya setelah keruntuhan Uni Soviet, beberapa Negara belum bisa berdemokrasi secara total. Kondisi ini bisa dimaklumi karena paham komunis pernah menjadi pahaman besar dunia. Meskipun sudah hancur, akan tetapi sisa kekuatan komunis itu masih belum hilang secara sepenuhnya.
Negara-negara bekas Negara komunis akhirnya banyak beralih ke sistem demokrasi. Akan tetapi pada prakteknya, mereka masih dipengaruhi sisa sisa kekuatan komunis. Misalnya, saat diselenggarakan pemilihan umum, banyak Negara yang bisa menyelenggarakannya, tetapi tidak bisa berjalan sesuai dengan tuntunan demokrasi. Artinya bahwa, unsur demokrasi harus terbuka, langsung, transparan, bebas rahasia itu belum bisa diterapkan secara sepenuhnya.
Pada akhirnya, waktu yang mengajari Negara bekas komunis itu beralih menjadi Negara demokrasi penuh. Sampai sekarang, banyak Negara yang masih terus berusaha menjalankan demokrasi. Beberapa Negara di dunia yang sejak tahun 2011 dianggap sebagai Negara demokrasi penuh yaitu Spanyol, Irlandia, Jepang dan Amerika Serikat.

Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia sekarang telah menjadi salah satu Negara di dunia yang telah menerapkan demokrasi pada sistem pemerintahannya. Sistem demokrasi di Indonesia akhirnya mulai mengalami perkembangan secara dewasa sejak terlepas dari penjajahan belanda dan jepang. Para tokoh pendiri bangsa pada masa itu memang telah menjatuhkan pilihan pada sistem demokrasi sebagai alat untuk dapat mengatur sistem pemerintahan Negara.
Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat identik dengan faktor politik, maka tidak heran kalau pada masa awal Negara didirikan, Indonesia sempat mengalami beberapa kali proses pergantian sistem demokrasi. Diantaranya sistem demokrasi parlementer dan sistem demokrasi terpimpin.

Sistem Demokrasi Parlementer

Pada sejarah demokrasi di Indonesia tahun 1945-1959 disebut demokrasi parlementer. Sistem demokrasi ini, diberlakukan sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Akan tetapi model demokrasi ini masih dianggap kurang begitu cocok untuk Indonesia karena masih lemahnya budaya masyarakat Indonesia dalam mempraktekkan demokrasi gaya barat yang sudah memberikan peluang yang begitu besar bagi partai-partai politik untuk mendominasi segala kehidupan sosial politik.
Tidak adanya budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini pada akhirnya memunculkan fragmentasi politik yang berdasar pada afiliasi kesukuan dan agama. Pemerintahan yang berbasis pada koalisis poltik pada masa ini tidak bisa bertahan lama, koalisi yang dibangun akan sangat mudah retak. Hal tersebut memunculkan destabilisasi politik nasional yang akan mengancam integrasi nasional yang sementara dibangun. Persaingan tak sehat antara faksi-faksi politik dan terjadinya pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat ternyata malah mengancam berjalannya sistem demokrasi itu sendiri.
Beberapa faktor disintegratif di atas, ditambah dengan adanya kegagalan partai dalam majelis Konstituante dalam mencapai konsensus tentang dasar Negara dalam Undang-undang dasar baru, mendorong Presiden Soekarno untuk bisa mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian bahwa masa demokrasi berdasar pada sistem parlementer berakhir dan digantikan oleh oleh sistem demokrasi terpimpin yang telah memberikan mandat kepada Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan Negara.

Baca Juga  Terungkap Pembunuh Jenderal Mallaby yang Memicu Pertempuran Surabaya

Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode tahun 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)

Pada masa ini, sistem demokrasinya disebut demokrasi terpimpin (Guided Democracy). Adapun ciri cirri demokrasi terpimpin yakni adanya dominasi poltik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis serta peranan tentara ABRI di panggung politik nasional.
Hal tersebut disebabkan munculnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk dapat mencari jalan keluar atas kebuntuan politik lewat pembentukan kepemimpinan personal yang kuat.
Walaupun Undang-undang dasar 1945 memberikan peluang kepada seorang presiden untuk mempimpin pemerintahan selama lima tahun, akan tetapi ketetapan MPRS no. 111 tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan lahirnya ketetapan MPRS tersebut maka secara otomatis sudah membatalkan pembatasan waktu lima sebagaimana ketetapan UUD 1945 yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kepemimpinan Presiden Soekarno yang tanpa batas ini terbukti memunculkan kebijakan dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang 1945. Contohnya, di tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 secara eksplisit yang ditentukan bahwa presiden tak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dengan demikian bahwa sejak diberlakukan Dekrit Presiden pada tahun 1959 telah terjadi adanya penyimpangan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno.
Pada pandangan sejarawan, Ahmad Syafi’I Maarif, bahwa Demokrasi terpimpin sebenarnya ingin memposisikan Presiden Soekarno ibarat seorang ayah pada sebuah keluarga besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaannya terpusat ada di genggaman tangannya.
Hal tersebut termasuk kekeliruan yang sangatlah besar, bagi penerapan undang undang 1945. Demokrasi terpimpin model presiden Soekarno ini bermakna pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu lahirnya absolutism dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin dan pada saat yang sama hilangnya kendali sosial dan check and balance dari legislatif kepada eksekutif.
Keadaan ini bertambah buruk karena adanya peran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang masih mendominasi kehidupan politik yang ada di Indonesia. Mengacu pada dekrit Presiden 5 Juli sebagai sumber hukum maka didirikanlah banyak ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang dipakai PKI sebagai wadah kegiatan politik. Front Nasional ini telah dimanipulasi oleh PKI supaya bisa menjadi bagian dari strategi taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan menuju terbentuknya demokrasi rakyat.
Strategi politik PKI untuk mendapatkan keuntungan dari kepemimpinan presiden Soekarno dengan cara mendukung pembredelan pers dan partai politik yang tidak sejalan dengan segala kebijakan pemerintah seperti yang dilakukan presiden terhadap partai Masyumi.
Perilaku politik PKI yang sewenang-wenang itu tentu saja tidak dibiarkan begitu saja oleh partai politik lainnya dan kalangan militer TNI yang pada waktu termasuk salah satu komponen politik penting presiden Soekarno.
Pada masa sistem demokrasi terpimpin Soekarno telah mengakibatkan terjadinya perseteruan politik ideologi antara TNI dan PKI sehingga hadirlah peristiwa berdarah yang kita kenal sebagai gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode Tahun 1965 – 1998 (Demokrasi Orde Baru)

Pada masa demokrasi ini telah memasuki masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru. Sebutan orde baru ini hadir untuk mengkritik periode sebelumnya yakni orde lama.Orde baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk membaiki kembali undang-undang dasar 1945 yang sudah diselewengkan oleh presiden soekarno di masa demokrasi terpimpin.
Seiring pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno sudah digantikan oleh elite Orde baru dengan nama “Demokrasi Pancasila”. Beberapa kebijakan pemerintah yang sebelumnya menetapkan bahwa masa jabatan presiden seumur hidup untuk presiden soekarno sudah dihapuskan dan digantikan dengan pembatasan jabatan presiden selama lima tahun dan bisa dipilih kembali lewat proses pemilu.
Demokrasi Pancasila secara garis besar menyajikan tiga komponen demokrasi. Pertama, demokrasi pada bidang politik yang hakikatnya yaitu menegakkan kembali asas asas Negara hukum dan adanya kepastian hukum. Kedua, demokrasi di bidang ekonomi yang hakikatnya adalah kehidupan yang layak kepada semua warga Negara. Ketiga demokrasi pancasila dalam bidang hukum pada hakikatnya menghadirkan pengakuan dan perlindungan Hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tak berpihak.

Okey guys, kalian pasti sudah mengetahui sejarah demokrasi di zaman yunani kuno. Apa?? Tidak tau.. okey kita bahas yah.. kita awali membahas demokrasi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa yunani “demos” dan “kratos”, demos berarti rakyat dan kratis berarti memerintah/ kekuasaan. Kata demokrasi kita artikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi jika kita mau sedikit berfikir menggunakan logika, sebenarnya konsep demokrasi itu sudah ada sejak zaman purbakala, tepatnya pada zaman saat manusia mulai mengenal berburu dan bercocok tanam.
Bayangkan saja untuk dapat melakukan perburuan tentu saja sekelompok orang purba akan melakukan semacam pembahasan atau pembagian tugas sebelum mereka berburu. Hanya saja pada zaman purbakala masih dianggap sangat primitif dan belum memiliki konsep yang baik dibandingkan demokrasi pada zaman Yunani Kuno.

Hal yang sangat dikeluhkan pada masa demokrasi pancasila ini yaitu penguasa menjadikan demokrasi pancasila sebagai retorika politik belaka, ternyata pelaksanaan ajaran pancasilanya tidak murni. Pada praktek pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh di luar prinsip-prinsip demokrasi. Ketidak demokratisan penguasa orde baru ditunjukkan oleh adanya sebagai berikut:
1. Dominasi peranan militer ABRI.
2. Birokratisasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan politik
3. Menghilangkan peran dan fungsi partai politik
4. Adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai macam urusan partai politik dan public
5. Masa politik mengambang
6. Monolitisasi ideology negara
7. Terjadi inkorporasi lembaga non pemerintah

Sejarah Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru (Demokrasi Reformasi).

Demokrasi yang terjadi pasca orde baru ini disebut demokrasi reformasi. Pada masa demokrasi ini, erat kaitannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut adanya pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh adanya kelengseran presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan orde baru pada mei tahun 1998, dimana setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasilanya. Penyelewengan atas Negara Pancasila oleh penguasa Orde baru berpengaruh pada sikap antipasti oleh sebagian masyarakat terhadap dasar Negara tersebut.
Pengalaman pahit yang telah menimpa Pancasila dimana pada dasarnya bersifat inklusif, terbuka dan penuh dengan nuansa Hak Asasi Manusia, berpengaruh pada keengganan di kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin dengan pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa orde baru, demokrasi yang ingin dikembangkan setelah kejatuhan rezim orde baru yaitu demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa adanya embel-embel yang dimana hak rakyat termasuk komponen inti dalam mekanisme dan penerapan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca orde baru berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan penegakan hak asasi manusia dengan sungguh-sungguh.
Demikianlah informasi tentang sejarah demokrasi dan perkembangannya dari Yunani Sampai Indonesia. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat kepada kita tentang sejarah demokrasi

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *