Sejarah : Sejarah Orde Baru

Loading...
Advertisement


loading...

Loading...



loading...
Sejarah : Sejarah Orde Baru | Kali ini kita akan membahas point seperti, Latar Belakang Lahirnya Orde Baru, Proses Lahirnya Orde baru, Kebijakan pada Masa Orrde Baru, dan Perkembangan pada Masa Orde Baru| Sejarah lahirnya orde baru merupakan sebuah kebangkitan bangsa indonesia. Orde baru merupakan peralihan dari orde baru ke orde lama, didalam peralihan tersebut banyak yang melatar belakangi lahirnya baru, didalam lahirnya orde terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan dalam perkembangan orde baru serta kebijakan-kebijakan dalam orde baru dimana semua hal tersebut telah menjadi sejarah kebangkitan bangsa indonesia, Orde baru merupakan masa untuk mengembalikan Pancasila dan UUD sebagai tatanan bangsa indonesia, Untuk mengetahui lebih jelas, Marilah kita kilas balik tentang Sejarah lahirnya orde baru dengan melihat 3 point yaitu :  Latar belakang lahirnya orde baru, Perkembangan orde baru dan Kebijakan orde baru. yaitu sebagai berikut :

Sejarah : Sejarah Orde Baru 


1. Latar Belakang Lahirnya Ord Baru 

SEJARAH LAHIRNYA ORDE BARU  dan Perkembangan Orde baru
    ( Presiden Soeharto)
Setelah G3OS / PKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan Menujukan kepada  Partai Komunis Indonesia (PKI ), Akhirnya diambil sebuah kesimpulan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) melupakan dalang daring gerakang ini, Partai Komunis indonesia (PKI) yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan ini pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI  yang diikuti dengan berbagai demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta organisasi massanya (ormasnya) dan tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan diadili. Panglima Kostrad / Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat sebagai Menteri! Panglima Angkatan Darat melakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya

Latar belakang lahirnya Orde baru juga dipelopori Masyarakat luas yang terdiri dari  berbagai unsur seperti

Dukungan dari berbagai Kalangan Seperti :
a. Berbagai Partai politik,
b. Berbagai Organisasi massa
c. Perorangan,
d. Berbagai Pemuda,
e. Berbagai mahasiswa,
f. Berbagai pelajar,
g. Berbagai kaum wanita

Berbagai kalangan-kalangan ini bersama-sama mendirikan satu kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G3OS/PKI  Front Pancasila menduga bahwa PKI adalah dalang dari semua ini dan Front Pancasila juga menuntut untuk dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam gerakan itu. Berbagai Aksi yang datang yang menjadi Satu bertujuan menentang G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 itu di antaranya Kesatuan
1. Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),
2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
3. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
4. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.

Berbagai kalangan yang menjadi sebuah kesatuan yang tergabung dalam Fron Pancasila kemudian lebih dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di berbagai tempat terutama di Jalan yaitu jalan raya.Front Pancasila atau Anggaktan 66 melanjutkan aksinya diGedung Sekretariat Negara Pada Tanggal 8 Januari 1966 dengan mengajukan penyataan bahwa kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau dibenarkan Lalu Pergerakan Front Pancasila Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yakni 12 Januri 1966 untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut.

Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) 
1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya
2. Pembersihan Kabinet Dwikora
3. Penurunan harga-harga barang.
Proses Lahirnya Orde baru, Sejarah lahirnya orde baru
(Surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar)

Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora dalam sebuah tempat di bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri oleh wakil-wakil mahasiswa. Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan para mahasiswa itu didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) yang lembaga ini bertempat di negara Amerika tepatnya Amrika serikat. Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno menyatakan perombakan kabinetnya yakni pada tanggal 21 Februari tetapi itu tak ada perubahan yang membuat hati rakyat senang dikarenakan masih banyak anggota kabinetnya berada dalam G30S/PKI, Kabinet baru tersebut atau dikenal dengan sebutan Seratus Menteri.

Pada saat pelantikan Kabinet berbagai kalangan hadir seperti mahasiswa, pelajar, dan pemuda mengisi jalan yang tujuan jalan tersebut menuju ke Istana Merdeka, Aksi tersebut terjadi Pada tanggal 24 Februani 1966, Gerakan-Gerakan Berbagai kalangan ditahan Pasukan yaitu Pasukan Cakrabirawa yang menyebabakan timbulanya bentrokan dari kedua belah pihak yakni Pasukan Cakrabirawa dengan Demonstran, dalam peristiwa itu merenggut nyawa seorang mahasiswa yang bernaung di Universitas Indonesia yakni Arief Rahman yang gugur dalam bentrokan tersebut.

2. Perkembangan Kekuasaan Orde Baru  

Proses Lahirnya Orde baru,Sejarah lahirnya orde baru
(Proses Penyerahan Surat perintah 11
maret 1966 kepada Mayor jendral soeharto)
Proses Lahirnya Orde baru, Sejarah lahirnya orde baru (Surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar Dengan Surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan keadaan ini sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G3OS/ PKI, negara Republik Indonesia dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya keputusan keputusan yang diambil dalam perstiwa itu oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno dan terpecah belahnya berbagai partai politik menjadi sebuah kelompok-kelompok yang saling bersiteru antara Pro terhadap presiden dan kontra terhadap kebijakan presiden atau yang mendukung presiden dan yang menentang presiden, situasi ini semkian membahayakan persatuan bangsa indonesia. Melihat situasi konflik antara pendukung Orde Lama dengan Orde Baru semakin bertambah gawat DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstisional. Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR- GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera agar diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan dalam Pemerintahannya. Penyerahan kekuasaan dan Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya Ketetapan MPRS itu, situasi konflik yang merupakan sumber instabilitas politik telah berakhir secara konstitusional Sekalipun situasi konflik itu dapat tanggulangi tetapi kristalisasi orde baru belum selesai . Untuk menjadikan indonesia kembali normal dilakukan berbagai cara yang baik dan wajar sehingga mampu mempercepat dan mendorong pembangunan, hal ini yang pertama kali dilakukan dalam bidang politik untuk berlandaskan Pancasila UUD 1945. Telah bergantinya kekuasaan atau kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto Sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan indonesia itu maka muncullah babak baru dalam sejarah orde baru. Pada hakikatnya , Orde Baru merupakan tatanan dalam kehidupan rakyat indonesia ,bangsa dan negara yang diletakkan sebagai mana mestinya dalam edeologi negara yaitu Pancasila dan kembali menyacu kepada UUD 1945 untuk perbaikan-perbaikan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau dan membangun kembali kekuatan bangsa indonesia dengan menumbuhkan kembali, mempercepat pembangunan-pembangunan bangsa indonesia, serta mengembalikan bangsa indonesia ke jalan yang lurus yang terselewengkan dengan tuntunan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura). Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada hakikatnya tuntutan itu mengungkapkan Keinginan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam situasi yang kongkret.

Jawaban dan tuntutan itu terdapat dalam ketetapan sebagai berikut.
1. Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya pada sidang MPRS dengan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/ 1966 dan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.
2. Pelarangan faham dan ajaran Komunisme / Marxisme-Lenimisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV / MPRS /1966.
3. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX!MPRS/1966

Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan – kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri dan wakil-wakil partai politik dan golongan karya. Tahap selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian kehormatan dan kekaryaan dengan cara Pengelompokkan partai-partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan Partai-partai politik.

Lahirlah tiga kelompok di DPR 

1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dan partai-partai PNI, Parkindo, Katolik IPKI, serta Murba.
2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dan partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Ps11 dan Perti.
3. Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani dan nelayan organisasi seniman dan lain-lain tergabung dalam kelompok Golongan Karya.


3.Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia yang kini mengambil langkah selanjutnya yang dilaksanakan dalam Pembangunan-Pembangunan diseluruh kawasan Republik Indonesia yang atau dapat dikatakan berskala Nasional. Dalam Pembangunan  berskala Nasional yang diharuskan terealisasi pada zaman orde baru melalui Pembangunan Dalam waktu yang lama atau panjang dan pembangunan yang singkat atau dalam jangka pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973. Pada dasarnya GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian berbagai program. GBHN direncanakan dalam pembangunan lima tahun (Repelita) yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk Pembangunan yang berskala nasional atau diseluruh wilayah Republik indonesia yang dimulai sejak tahun 1969. Pembangunan tersebut tidak lepas dalam Trilogi Pembangunan, berikut Trilogi pembangunan.

Trilogi Pembangunan
A.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
B.terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
C. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
D.Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan pembangunan di indonesia, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III  yang  isinya sebagai berikut.

Pelita III  dalam pemerintahan Orde baru terdiri atas Delapan Jalur Pemerataan yaitu:
a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama rakyat yakni kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan
b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c. Pemerataan pembagian pendapatan.
d. Pemerataan kesempatan kerja.
e. Pemerataan kesempatan berusaha.
f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap generasi-generasi bangsa yakni generasi muda dan generasi kaum wanita.
g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru 

a. Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dibentuk Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Dwikora langsung berada di bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora mempunyai tugas membantu rakyat serta memerangi neokolonialisme dan neoimperialisme. Namun, gerakan itu belum berhasil terlaksana, karena bangsa Indonesia dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G3OS/PKI. Peristiwa G3OS/PKI menyebabkan pusat perhatian pemerintah Indonesia tertuju pada penyelesaian masalah dalam negeri.Ketika pemerintahan Indonesia berada di tangan Jenderal Soeharto, zaman sejak itu dimulai masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan Malaysia melalui kembali dijalin. Normalisasi hubungan Indonesia—Malaysia berhasil dicapai guna dengan ditandatanganinya Jakarta tanggal 11 Agustus 1966. Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.

b. Kembalinya menjadi anggota PBB
selama masa kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotanan Perserikatan bangsa-bangsa akibat dari terpilihnya Malaysia sebagai calon kuat Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia merupakan negara boneka Inggris. Maka dengan itu Indonesia mengancam akan keluar jika PBB tetap mencalonkan Malaysia menjadi anggota dewan Keamanan. Setelah masa pemerintahan berada dibawah kendali pemerintahan Soeharto, Indonesia menyatakan kembali menjadi anggota PBB dan melaksanakan tugas serta kewajiban yang diberikan oleh PBB yaitu pada tanggal 28 september 1966.

c. Pendirian ASEAN
Negara Indonesia perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain secara regional maupun global dengan melalu Organisasi ASEAN. Tujuan awalnya didirikan ASEAN adalah untuk membendung paham komunis. Dan hubungan kerja sama yang dijalin antar negara anggota ASEAN yang hampir merambah sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya.

d. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia
Wilayah timor timur merupakan koloni portugas sejak abad ke 16 namun demikian jaraknya yang cukup jauh maka wilayah Timor Timur  tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis . dan pada tahun 1975 terjadi kekacauan dimana tidak jelasnya pemerintahan untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Tmor timur sebagaian masyakarat timor-timur menginginkan bergabung dengan idneonsia dan  para partai politik di Timor-timur oleh karnanya itu Timor-timor secara resmi bergabung di republic indonesia pada bulan juli 1976 pada masa pemerintahan presiden soeharto Namun demikian ada juga partai politik yang tidak setuju yaitu fretilin yang terus memperjuangkan hak-haknya. Dan ketika presiden habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, ia mreasa bahwa Timor-timur merupakan duri dalam daging yang memberikan 2 pilihan yaitu bersatu atau berpisah. Denga digelarnya ajak pendapat. Dan pada akhirnya Timor-timur resmi menjadi keluar dari negara kesatuan republic Indonesia dan membentuk sendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau Timor timur.

Sekian artikel tentang Sejarah Orde Baru semoga bermanfaat 

.
Blog, Updated at: 02.06